Bagaimana Cara Pengaduan Masalah di Indodana Finance?
Indodana Finance berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan transparan. Jika kamu mengalami kendala atau memiliki keluhan terkait layanan kami, silakan ikuti prosedur pengaduan resmi berikut ini agar masalahmu dapat segera ditangani:
1. Sampaikan Pengaduan Melalui Saluran Resmi
Langkah pertama, sampaikan keluhanmu secara jelas melalui layanan Customer Service kami:
- Telepon: (021) 3026 6888
- Email: cs@indodanafintech.co.id
Setelah laporan diterima, petugas kami akan memberikan Nomor Tiket Pengaduan. Simpan nomor ini sebagai bukti bahwa laporanmu sudah terdaftar di sistem kami (diberikan langsung via telepon atau melalui balasan email).
2. Lengkapi Dokumen Pendukung
Agar proses verifikasi berjalan lancar, Customer Service akan memintamu melengkapi dokumen pendukung melalui email. Pastikan kamu menyertakan:
- Identitas Diri: Nama lengkap, nomor telepon yang terdaftar, dan alamat email.
- Detail Transaksi: Jenis transaksi, tanggal transaksi, dan jumlah nominal (jika ada).
- Kronologi & Bukti: Jelaskan permasalahan secara rinci dan lampirkan bukti pendukung (seperti screenshot error, bukti transfer, atau mutasi rekening).
- Surat Kuasa Khusus: Wajib dilampirkan jika pengaduan diwakilkan oleh pihak lain (orang lain atau badan hukum).
Catatan: Jika dokumen dirasa kurang lengkap, CS akan menginformasikannya paling lambat 2 x 24 jam setelah email diterima. Kamu wajib melengkapi kekurangan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan agar tiket tidak ditutup.
3. Proses Investigasi & Tindak Lanjut
Tim Customer Service akan meneruskan laporanmu ke divisi terkait untuk dilakukan investigasi mendalam. Lama penyelesaian (SLA) bergantung pada jenis dan kompleksitas masalah, namun kami berkomitmen menyelesaikannya sesuai ketentuan yang berlaku (umumnya maksimal 20 hari kerja sesuai regulasi OJK).
4. Penyelesaian Pengaduan
Hasil investigasi dan solusi akan disampaikan kepadamu segera setelah proses selesai.
- Jika Sepakat: Masalah dianggap selesai dan tiket pengaduan ditutup.
- Jika Tidak Sepakat: Kamu berhak mengajukan keberatan dengan mengirimkan surat resmi kembali ke Indodana Finance untuk peninjauan ulang.
5. Penyelesaian Sengketa Eksternal (LAPS SJK)
Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian masalah antara kamu dan Indodana Finance, kamu berhak menyelesaikan pengaduan melalui jalur Eksternal Dispute Resolution (EDR), yaitu:
- Fasilitasi Terbatas oleh Regulator: Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa: Melalui LAPS SJK (Sektor Jasa Keuangan).
- Jalur Hukum: Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai hukum yang berlaku.
Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan cek halaman FAQ Indodana Fintech.
- LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana dalam melakukan Pendanaan konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah secara langsung melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan internet
- Penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna
- PT Artha Dana Teknologi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, Sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masih pihak.
- Seluruh risiko Pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Penyelenggara bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh Penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi Pemberi Dana
- Pengguna menjamin keaslian seluruh dokumen yang disampaikan. Atas setiap pemalsuan dokumen atau tindak pidana lain yang dilakukan oleh Pengguna, Penyelenggara dapat melakukan upaya hukum termasuk memproses tindakan yang dimaksud kepada pihak yang berwenang
- Penyelenggara tidak mengenakan biaya apa pun kepada Pengguna atas pelayanan pengaduan
- Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
- Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
- Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
- Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
- Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
- Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
- Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
- Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing- masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.